Dibalik Kertas - bagian 1
Dibalik Kertas adalah film tentang hutan tanaman industri yang juga dikenal sebagai HTI. Film ini ditujukan untuk ribuan masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh Indonesia, yang lahannya berdekatan atau berada di dalam wilayah konsesi HTI, atau di wilayah di mana izin baru HTI direncanakan. Film ini berdasarkan suara - suara masyarakat dari 8 komunitas di Papua, Sumatra Utara, Riau dan Jambi, yang telah kehilangan sebagian atau semua tanah leluhur mereka untuk dijadikan HTI. Kita akan mendengar dampak yang sudah mereka alami terkait ekonomi kampung, air, budaya, bahan pangan serta hak-hak atas tanah mereka. Film ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat mengorganisir diri untuk menghadapi tantangan tersebut. (LifeMosaic, 2012)
Languages: English Bahasa Indonesia
Video terkait:
Dibalik Kertas - bagian 2
Di film ini kita akan membahas strategi dan taktik yang di gunakan oleh masyarakat untuk membela hak-hak mereka ketika menghadapi HTI. Ada banyak contoh di mana masyarakat berhasil dalam memperjuangkan apa yang mereka inginkan untuk masa depan tanah mereka. Beberapa masyarakat mungkin masih bernegosiasi dengan perusahaan untuk menentukan bagian mana dari tanah masyarakat bisa dipergunakan, dan bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh perusahaan. Beberapa masyarakat yang lain mungkin memilih sama sekali menolak pabrik dan perkebunan di tanah mereka , dan yang lain menginginkan pengembalian tanah mereka dari konsesi HTI yang sudah ada. Untuk semua situasi tersebut sangatlah penting bagi masyarakat untuk terorganisir dengan baik, memiliki informasi jelas dan bersatu agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan membuat strategi yang ampuh untuk masa depan mereka. (LifeMosaic, 2012)
Proyek terkait
Hutan Tanaman Industri (HTI)
Pada tahun 2012 LifeMosaic memproduksi film "Dibalik Kertas" untuk masyarakat adat dan lokal tentang perluasan HTI. "Dibalik Kertas" menghadirkan analisa tentang dampak perusahaan kertas dan bubur kertas pada masyarakat, membantu penonton untuk menganalisa apakah menerima pembangunan di wilayah mereka tersebut sesuai dengan kepentingan mereka atau menolak.